Editorial : Upaya Penanganan Sapi Tanpa Keselarasan

     Kenaikan harga daging sapi serta bawang merah dan bawang putih menimbulkan polemik dalam negeri  dan menambah panjang daftar pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah lagi-lagi tak belajar terhadap kasus yang sudah-sudah menimpa negeri ini, misalnya pada kasus kenaikan kacang kedelai. Kenaikan waktu itu membuat harga bahan baku tempe dan tahu ini melambung tinggi karena sulitnya penyediaan. Tak ayal, kuota impor pun terbatas karena didahului oleh negeri “tirai bambu” China yang mengimpor kedelai puluhan ribu ton untuk penyediaan di negaranya.

     Seharusnya negeri kepulauan ini tak lagi hanya menunggu dan bergerak atas perintah. Melainkan, membiasakan untuk bekerja terorganisir ketika kesulitan mengimpor bahan-bahan. Pemerintah sebaiknya melakukan inspeksi rutin ke pasar-pasar dan mengawasi barang-barang yang kerapkali sulit didapat konsumen. Tak hanya itu, kesadaran masyarakat juga harusnya semakin ditingkatkan bahwa tidak seharusnya kita mengandalkan produk impor selamanya, sehingga muncul persepsi kita adalah bangsa yang malas.

sumber: mizan.com

     Padahal, bisa saja beberapa wilayah Indonesia diberdayakan dalam proses peningkatan pembudidayaan sapi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan pada detikcom, populasi terbesar sapi dimiliki oleh hampir sebagian di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing berkisar pada 296,4 ribu ekor dan 149,9 ribu per ekor. Sisanya diikuti oleh NTT dan NTB pada pendataan tahun 2011/2012. Pemerintah tak merangkul secara baik pemasokan terhadap daging, dan nampaknya tidak ada keseriusan penyelesaian masalahan ini. Transportasi yang kini masih menjadi kendala, karena biaya transportasi impor dari Australia lebih murah dibandingkan dari NTT dan NTB.

     Bukankah sebaiknya pemerintah segera melakukan upaya penggunaan jasa transportasi murah bekerja? Kerjasama bisa dilakukan dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi agar tak melulu kesulitan dalam melakukan pengiriman sapi. Kurangnya koordinasi menjadikan tidak terlihatnya keselarasan dalam pemerintahan. Pada masyarakat, dampak kenaikkan harga pun tak lagi ditanggapi secara cepat. Itulah jadinya bila yang diperhatikan hanya kepentingan pribadi. Pemerintah berjalan sendiri,  masyarakatnya PUN turut bertindak hal yang sama. (Rza)